Vietnam Memblokir Akses Telegram Terkait Aktivitas Kriminal

OCTONEWS-Vietnam memerintahkan seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan internet agar dapat membatasi akses terhadap aplikasi media sosial Telegram.

Pembatasan itu dilakukan berdasarkan rekomendasi Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi dari Kementerian Keamanan Publik yang menemukan pelanggaran serius terhadap aplikasi Telegram.

Dalam dokumen resmi yang ditandatangani Wakil Menteri Teknologi pada 21 Mei, perusahaan telekomunikasi di Vietnam diperintahkan untuk memblokir akses ke Telegram dan melaporkan hasilnya ke kementerian paling lambat 2 Juni 2025

“Kementerian meminta penyedia layanan telekomunikasi untuk menerapkan solusi dan tindakan guna mencegah aktivitas Telegram di Vietnam,” tulis dokumen tersebut.

Menurut Kementerian Keamanan Publik, sebanyak 68 persen dari total 9.600 saluran grup Telegram di Vietnam diduga terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau ilegal, termasuk penipuan, perdagangan narkoba, dan dugaan terorisme. Octoplay88

Telegram dianggap melanggar undang-undang Vietnam yang mengharuskan platform digital memantau dan menghapus konten melanggar hukum serta mendaftarkan operasinya di negara tersebut.

Telegram juga dinilai gagal menyerahkan data pengguna yang diminta untuk penyelidikan kriminal. Pihak berwenang menilai banyak grup di Telegram menyebarkan konten berbahaya, termasuk materi anti-pemerintah yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

Kementerian meminta para penyedia layanan untuk menerapkan solusi dan tindakan teknis guna menghentikan aktivitas Telegram di wilayah Vietnam. octoplay88

Tanggapan pihak Telegram

Octonews_Menanggapi langkah tersebut, pihak Telegram mengaku terkejut. Dalam pernyataannya pada Jumat (23/5), perwakilan Telegram mengatakan bahwa mereka telah merespons setiap permintaan hukum dari pemerintah Vietnam secara tepat waktu.

“Telegram terkejut dengan pernyataan ini. Kami telah menanggapi permintaan hukum dari Vietnam tepat waktu,” kata Remi Vaughn dari Tim Pers Telegram.

“Kami selalu merespons permintaan hukum dari pihak berwenang Vietnam secara tepat waktu. Pagi ini, kami menerima pemberitahuan resmi dari Otoritas Komunikasi tentang prosedur pemberitahuan layanan sesuai aturan baru. Tenggat waktu untuk merespons adalah 27 Mei, dan saat ini kami sedang memprosesnya,” sambungnya.

Sementara itu di sisi lain, pemerintah Prancis melarang CEO Telegram Pavel Durov meninggalkan negara tersebut tanpa izin resmi. Perintah ini menyusul penangkapan Durov di Prancis pada Agustus 2024 atas dakwaan aktivitas ilegal di Telegram.